konfirmasi status wajib pajak. 2. konfirmasi status wajib pajak

ABSTRAK: Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. pendaftaran peralihan hak. Konfirmasi Status Wajib Pajak dilakukan oleh Instansi Pemerintah dalam rangka memberikan layanan publik tertentu. P3B merupakan kanal yang menyuguhkan daftar perjanjian penghindaran. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan. pdf. go. Surat permohonan keterangan status Wajib Pajak; Nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) adalah program sinergi antar berbagai Kementerian, Instansi, Lembaga Pemerintahan, Asosiasi dan berbagai Pihak Lainnya (ILAP). Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak; 5. Setelah itu isi kode keamanan (captcha). Saat ini, ada beberapa cara untuk melakukan pengecekan validitas NPWP, seperti melalui situs resmi DJP atau melalui aplikasi M-Pajak. Penyesuaian persyaratan perpajakan menjadi pemenuhan status valid atas Konfirmasi Status Wajib Pajak. Tipe Dokumen. 5. 253, jdih. Setelah itu, klik Submit. 1234/2020, BA-73/PJ. Bahasa: Bahasa Indonesia: Lokasi:. KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN BREBES DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BREBES, Menimbang : a. idPemberian Keterangan Status Wajib. Content Lampiran Konfirmasi Status Wajib Pajak by edylasmanap. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 43/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK ATAS LAYANAN PUBLIK TERTENTU PADA INSTANSI PEMERINTAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. Daftar Informasi Publik. Peraturan Pemerintahan Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang–Undang. Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu; 10. Wajib pajak yang ingin mengurus KSWP bisa memperoleh surat tersebut dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar dengan membawa surat permohonan berupa formulir yang sudah diisi oleh wajib pajak. KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH. Pengertian KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak) Pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayarkan oleh semua warga negara baik itu warna negara Indonesia atau warga negara asing. KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKOHARJO, Menimbang : a. e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 Versi 2. Selain dengan cara ke KPP, KSWP juga dapat dilakukan secara online. (2)Keterangan Status. (2) nfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dirnaksud ayat (1) d lakukan secara online melalui system informasi Pemerintah Daerah a au KPP Pratama untuk memperoleh keterangan Status Wajib. 11. com—Konfirmasi Status Wajib Pajak atau disingkat KSWP merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu guna mendapatkan keterangan status wajib pajaknya. KSWP disebut valid jika wajib pajak memenuhi ketentuan sebagai berikut: Nama wajib pajak dan NPWP sesuai dengan data yang ada dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak. Penghapusan kewajiban penetapan penambahan persyaratan kualifikasi/teknis oleh pejabat tinggi. * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. Melalui akun Twitter @kring_pajak, DJP menyampaikan status Verifikasi. KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU. 1 MENIT CARA CETAK KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK (KSWP) djp onlineKonfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) untuk Perizinan Online Single Submission (OSS) melalui. Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Kategori: Peraturan Lembaga: Nomor: 5: Tahun: 2020: Tanggal Diundangkan: Kamis, 16 Juli 2020: Diunduh Sebanyak: 7. 01/2020 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Rangka Pemberian Pelayanan Publik Tertentu di Lingkungan Kementerian Keuangan pada tanggal 22 Oktober 2020, semua u nit di lingkungan Kementerian Keuangan yang melaksanakan pelayanan publik tertentu. bahwa upaya pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan. Nah, berdasarakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 dan keputusan bersama dengan Pimpinan KPK, Menteri PPN/Kepala Bapenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri PANRB, dan Kepala Staf Kepresidenan, pada 2019-2020 implementasi. . Dalam keseharian, tentu kita sudah tidak asing lagi mendengar kata atau istilah pajak. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. idPemberian Keterangan Status Wajib Pajak dala. . Surat keterangan PP 23 merupakan surat yang wajib pajak UMKM butuhkan untuk mendapatkan tarif PPh 0,5%. Fasilitas ini merupakan aplikasi yang berguna untuk. Daerah adalah Kabupaten Semarang. Dalam keseharian, tentu kita sudah tidak asing lagi mendengar kata atau istilah pajak. – Masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kata sandi, dan kode keamanan (captcha), lalu login. Sistem informasi pada instansi pemerintah yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak; atau b. Dalam keseharian, tentu kita sudah tidak asing lagi mendengar. Produk Artikel Tax Guide. E. Sementara itu, terkait dasar hukum Konfirmasi Status Wajib Pajak sendiri adalah pada Instruksi Presiden Nomor 7 Thn. Umumnya, proses pendaftaran dan pembuatan NPWP online ini memakan waktu 7-14 hari kerja. pajak. ABSTRAK: a. (2) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat status valid atau tidak valid. NIK *. Setelah itu, Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Anda akan tampil di halaman. (2) Konfirmasi Status Wajib Pajak oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Rabu, 11 September 2019 | 21:50 WIB; Oleh : Administrator; Wajib pajak sendiri adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020. T. TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KOTA YOGYAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang : a. Di samping itu, tentu ada beragam hal penting lainnya yang perlu diketahui seputar KSWP ini, termasuk bagaimana cara mengurusnya. Lolos Uji Teknis DJP (BA-67/PJ. 5. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu diPeraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Status Wajib Pajak dalam Rangka Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Layanan Publik Tertentu pada Instansi Pemerintah;. lzin usaha dan izin tertentu; b. melalui sistem informasi pada Instansi Pemerintah yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak; atau Konfirmasi Status Wajib Pajak dikenakan pada jenis pelayanan pertanahan meliputi: pendaftaran hak pertama kali; dan. 2. Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Badan POM No. 000. Download. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Persyaratan. Tata cara konfirmasi status wajib pajak daerah dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah dalam pemberian layanan publik tertentu. 10. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, perlu. KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN PATI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PATI, Menimbang : a. Instansi pemerintah yang melakukan KSWP biasanya adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara PemerintahanJakarta -. 2. permohonan layanan publik tertentu diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 1. Peraturan Perundang-undangan. 2. Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Mengingat : Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara a. 11. KSWP disebut valid jika wajib pajak memenuhi ketentuan sebagai berikut: Nama wajib pajak dan NPWP sesuai dengan data yang ada dalam Sistem Informasi Direktorat. Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui: - Registrasi Wajib Pajak - Validasi NPWP - Konfirmasi status Wajib Pajak. Perbup Sleman No. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 43/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK ATAS LAYANAN PUBLIK TERTENTU PADA INSTANSI PEMERINTAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK,. Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Kota Sukabumi; Mengingat : 1. Tapi mungkin kalau. Apabila Wajib Pajak dengan Status Suspen tidak menyampaikan klarifikasi setelah jangka waktu 30 hari setelah Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Status Suspend dikirimkan terlewati, maka Sertifikat Elektronik Wajib Pajak akan dicabut, dan ditindaklanjuti dengan pencaputan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai ketentuan Pasal. pdf. TATACARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KABUPATEN CIAMIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIAMIS, Menimbang : a. TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DI KOTA BATU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BATU, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112. SUBJEK PILIHAN. Perbup Sleman No. Pencegahan, angka 57 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, perlu dilakukan validasi dan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu oleh pemerintah daerah;Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak. Sinergi ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan pendapatan negara dapat diterima secara optimal yang terbebas dari praktik culas seperti korupsi. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWPTATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK (KSWP) PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MOJOKERTO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MOJOKERTO, Menirnbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentangPemberian Layanan Publik 18 Jenis Bidang Migas, Harus Konfirmasi Status Wajib Pajak. Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut KSWP Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak daerah. 0. 9. PajakOnline. Nanti Anda akan melihat menu. Penyesuaian persyaratan perpajakan menjadi pemenuhan status valid atas Konfirmasi Status Wajib Pajak. Muncul notifikasi konfirmasi, silakan klik. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak. Setelah itu, silakan masukkan 16 digit angka nomor induk kependudukan (NIK) sesuai dengan KTP dan 16 digit angka. Content Lampiran Konfirmasi Status Wajib Pajak. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 7. Daerah adalah Kabupaten Semarang. Keterangan Status Wajib Pajak yang selanjutnya disebut KWSP. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikCATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2021. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh PD Pengelola Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaanKONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BALANGAN, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati; b. Ketentuan Umum, Konfirmasi Status Wajib Pajak, Permohonan Keterangan Status Wajib Pajak, Tahapan Pelaksanaan Konfirmasi, Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban, Pembinaan Dan Pengawasan, Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,Cek NPWP. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republika. Perubahan jenis usaha karena ada perubahan kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau PKP. Konfirmasi Status Wajib Pajak dilakukan oleh Instansi Pemerintah dalam rangka memberikan layanan publik tertentu. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. e-Registration atau Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara Online adalah sistem aplikasi yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak. (2)Keterangan Status. mengakses menu login pajak login menggunakan NPWP dan password; pilih menu layanan; pilih menu info KSWP; pada bagian “profil. 000. Sehingga pendaftaran Wajib Pajak sekarang tidak perlu datang ke KPP lagi, karena sekarang sudah bisa Online via ereg. Pilih pemberitahuan penggunaan NPPN. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. Pencegahan, angka 57 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, perlu dilakukan validasi dan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu oleh pemerintah daerah; PajakOnline. Pada "Profil Pemenuhan Kewajiban Saya" pilih untuk keperluan "Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)",sehingga muncul hasil seperti contoh berikut: : Selanjutnya tampilan KSWP ini dapat di screenshot/printscreen untuk diunggah pada. go. 13. Dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis. Pengertian Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana keterangan resmi dari DJP, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk mendapatkan. 623,. 01/2020, BN. 4. Pada kolom Profil Pemenuhan Kewajiban Saya, silakan pilih Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). . Validasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan validasi data NPWP di sistem Direktorat Jenderal. Kemenkeu - Dalam rangka meningkatkan pemantauan dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan, Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK. Pada kolom profil, wajib pajak akan melihat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nama dan Alamat yang terisi. 7. Silakan masuk ke menu Profil dan aktifkan fitur KSWP terlebih dahulu. bahwa guna melaksanakan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status. Wajib Pajak tidak dapat membuat SPT karena status NPWPnya: Silakan hubungi Account Representative di KPP terdaftar untuk konfirmasi status NPWP Anda: 2: NPTP tidak valid. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan KSWP. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik. (2) Pemerintah daerah melakukan konfirmasi status wajib pajak kepada Menteri yang membidangi urusan keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh keterangan status wajib pajak. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Setiap orang pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan layanan publik tertentu Pasal 4, wajib memiliki NPWPD. 2. melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 teniang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah,. Redaksi DDTCNews | Jumat, 02 Juli 2021 | 15:00 WIB. NTPN harus diisi dengan karakter yang case sensitive. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak. 6. Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 33/PJ/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK ATAS LAYANAN PUBLIK TERTENTU PADA INSTANSI PEMERINTAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Peraturan Menaker Nomor 18 Tahun 2019 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kementerian Ketenagakerjaan: Tajuk Entri Utama: Indonesia. 3. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada. 0. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak (WP). Jalan Gatot Subroto, Kav. 2) mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak; 3) menerangkan status subjek pajak dalam negeri Wajib Pajak; dan 4) terdapat kolom atau ruang pengesahan untuk Kepala KPP Domisili. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 147/PMK.